.png)
1 day ago
1
KETUA Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan untuk mengusut dan menindak tegas ihwal auktor di balik terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera, terutama Sumatera Utara.
Dia mengatakan, dari informasi yang diperoleh, bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga pada 25 November lalu, bencana dipicu oleh masifnya perambahan hutan di wilayah perbukitan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Ada pembukaan lahan untuk sawit dan alih fungsi kawasan yang berlangsung masif," kata Rapidin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Jumat, 5 Desember 2025.
Dugaan itu, kata Rapidin, kian diperkuat dengan temuan hanyutnya material kayu besar dari hulu-hulu Sungai, baik yang terjadi di Tapanuli Tengah, maupun Tapanuli Selatan, salah satunya di Kecamatan Batangtoru.
"Ini bukti penebangan liar," ujar anggota Komisi XIII DPR tersebut.
Dia juga meminta agar penanganan bencana tidak hanya berhenti pada urusan pembagian logistik kebutuhan pokok belaka. Pemerintah, juga harus membantu perbaikan rumah warga yang rusak, penataan ulang lahan pertanian, hingga perbaikan infrastruktur.
Mengingat dampak kerusakan dan jumlah korban yang amat besar dalam bencana ini, dia mengatakan PDIP Sumatera Utara dan fraksi PDIP di DPR juga mendesak agar Presiden Prabowo Subianto menetapkan status darurat bencana nasional di Sumatera.
"Dari lapangan, saya menyatakan ini laik untuk ditetapkan sebagai status darurat bencana nasional," ucap Rapidin.
Terpisah, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, tak menampik ihwal banyaknya material kayu yang hanyut dan menyumbat aliran sungai, seperti di Sungai Aek Godang dan Garoga di perbatasan Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.
"Itu memang ada faktor manusia," kata Masinton kepada Tempo di Kantor Bupati Tapanuli Tengah pada Jumat, 5 Desember 2025.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Sumatera Utara menyebut, jika bencana yang terjadi di Sumatera bukan sekadar disebabkan oleh faktor cuaca ekstrem dampak Siklon Tropis Senyar.
Direktur WALHI Sumatera Utara, Rianda Purba mengatakan, dari citra satelit menunjukkan sekitar lokasi yang terkena dampak bencana diakibatkan oleh hutan yang sudah gundul.
"Ini bukti campur tangan manusia melalui kebijakan yang memberi ruang pembukaan hutan sehingga terjadi bencana" kata Rianda.
Adapun, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan telah mengidentifikasi sejumlah korporasi yang ditengarai menjadi biang keladi terjadinya bencama di Sumatera.
Menurut dia, terdapat 12 subyek hukum perusahaan yang teridentifikasi berkontribusi dalam bencana ekologis ini. Kendari begitu, dia masih enggan untuk mengungkapkan 12 perusahaan yang dimaksud.
Raja Juli melanjutkan, instansinya juga akan mencabut perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang ada di wilayah Sumatera. "Sekitar 20 perusahaan dengan luas 750 ribu hektare itu tersebar se-Indonesia, termasuk di provinsi yang terdampak banjir," kata politikus PSI ini pada Kamis, 4 Desember 2025.
