.png)
1 day ago
2
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan Danantara meminta dukungan fiskal dan insentif pajak kepada Kementerian Keuangan. Namun, ia menyebut dukungan itu akan dilaksanakan sesuai dengan aturan.
“Iya (Danantara minta dukungan fiskal-insentif pajak). Yang memang sesuai dengan peraturan yang kita kasih. Yang enggak ya enggak dikasih. Ada yang dikasih ada yang enggak,” kata Purbaya ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis (4/12)
Beberapa dukungan fiskal dan pajak yang diminta khususnya pada saat aksi korporasi. Seperti restrukturisasi keuangan maupun konsolidasi bisnis.
"Dia (Rosan) bilang itu kalau selalu bayar pajak semua ya akan mahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi kita waktu berapa tahun. Kasih kita waktu 2-3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan,” lanjutnya.
Menurut Purbaya, permintaan dukungan fiskal dan pajak tersebut memang wajar karena Danantara merupakan lembaga baru. Namun, ia menegaskan dukungan Kemenkeu harus sesuai regulasi.
“Nah, yang enggak dikasih? dia (Rosan) minta keringanan pajak beberapa perusahaan dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau enggak salah. Untuk dihilangkan kewajiban pajaknya. Ya enggak bisa, itu kan sudah terjadi masa lalu dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” ujarnya.
Sebelumnya, CEO Danantara Rosan menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rabu (3/12). Rosan mengaku membahas sejumlah agenda strategis dengan Purbaya, mulai dari penyelesaian proyek Kereta Cepat Whoosh hingga dukungan fiskal dan perpajakan bagi pengembangan Danantara.
“Bagaimana pengembangan Danantara ini, dukungan dari segi fiskal dan perpajakan seperti apa dari Kementerian Keuangan, dan beliau sangat terbuka, dan akan dilanjutkan lagi oleh tim kerja yang akan melanjutkan beberapa hal yang kita tadi sudah bicarakan, intinya sangat-sangat positif,” jelas Rosan di Kantor Kemenkeu.
